Tulisan 9

Ekonomi Tahun 2015 Membaik

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,5 – 5,8 persen pada tahun 2015 berdasarkan fundamental ekonomi tahun 2014. Normalisasi perekonomian Tiongkok masih akan menjadi faktor dominan yang memengaruhi kondisi perekonomian global.

Sepanjang tahun 2014, kebijakan moneter masih tetap fokus pada stabilisasi perekonomian untuk menjaga targer inflasi meskipun terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi emnajdi 5,1 persen hingga 5,5 persen. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang pada tahun 2014, perekonomian akan lebih baik pada tahun 2015. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 diikuti penetapan target inflasi yang turun pada kisaran 3-5 persen.

BI sudah dua kali mengoreksi target pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Target semula yang pada kisaran 5,8 – 6,2 persen dikoreksi menjadi 5,5 -5,9 persen. Kemudian dikoreksi lagi menajdi 5,1 – 5,5 persen. Pada triwulan I-2014, realisasi pertumbuhan ekonomi indonesia 5,21 persen. Revisi target pertumbuhan ekonomi 2014 oleh BI itu dipengaruhi penurunan kinerjaekspor, terutama dari sektor pertambangan. Kinerja ekspor pertambangan merosot karena penerapan kebijakan hilirisasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 8 mei 2014 memutuskan mempertahankan suku ungan acuan atau BI rate sebesar 7,5 persen. Langkah ini untuk mengarahkan inflasi sesuai target tahun 2014, yakni 3,5 - 5,5 persen.  Inflasi per akhir tahun 2013 sebesar 8,38 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 sebesar 5,78 persen.

Perbaikan ekonomi global masih terus berlangsung pada triwulan I-2014, terutama pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang perlu diwaspadai adalah masih akan lemahnya harga komoditas karena melambatnya permintaan Tiongkok. Harga beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia turun pada triwulan I-2014. Tiga komoditas dengan penurunan harga terbesar aalah karet, nikel dan tembaga. Harga karet turun 23,53 persen, nikel turun 15,69 persen dan tembaga turun 11,79 persen.

Ekonom UI, Anto Hermanto Gunawan menjelaskan, untuk meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah harus memeperhatikan bauran kebojakan soal infrastruktur. Selama ini pembangunan infrastruktur transportasi masih mengutamakan jalan raya sehingga pertumbuhan hanya terjadi di pulau yang bersangkutan. Sebagai negara kepulauan, seharusnya kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi di arahkan ke transportasi udara dan laut.

Kondisi itu menimbulkan dua ketimpangan sekaligus, yakni ketimpangan pendapatan antar warga dan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Infrastruktur jalan yang didukung kebijakan subsidi bahan bakar minyak, misalnya justru meningkat taraf hidup para pemilik mobil di perkotaan yang bergerak menjadi anggota kelas menengah. Sebaliknya, para petani di pedesaan tidak menerima subsidi bahan bakar minyak secara langsung. Petani tetap menjadi kelas bawah dalam struktur perekonomian.

Menurut Anton, fokus pada infrastruktur jalan juga memicu ketimpangan antara pulau berpenduduk padat, seperti Bali, Jawa, Sumatera dan pulau yang bergantung pada sarana transportasi laut, seperti sebagian besar wilayah Indonesia bagian Timur. Dalam skala tertentu, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa memicu konflik antarwilayah.

Daftar pustaka : (koran kompas mei 2014)

Tulisan 8

Perlu industri substitusi impor

Industri substitusi impor multak dikembangkan dialam negeri untuk mengurangi impor bahan baku dan barang modal yang terus tinggi. Impor yang didominasi bahan baku dan barang modal disektor produksi selama ini salah satu penyebab defisit perdagangan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, meski sudah berhasil ditekan, defist perdagangan masih terjadi. Sebagai perbandingan, defisit perdagangan produk industri pada triwulan I-2013 tercataT 3,87 miliar dollar AS. Pada triwulan I-2014 defisit dapat ditekan 87,8 presen menjadi tinggal 473,8 juta dollar AS.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, neraca perdangan nasional membukukan surplus pada triwulan I sebesar 1,07 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan triwulan I-2014 didorong surplus nonmigas. Sektor migas masih terus defisitpada triwulan I-2014, nonmigas mencatat surplus  4,213 miliar dollar AS, sementara migas defisit 3,14 miliar dollar AS.

Sementara, data BI menyebutkan, defisit transaksi berjalan triwulan I-2014  mencapai 4,191 miliar dollar AS atau setara 2,06 persen produk domestik brotu (PDB). Pada triwulan I-2014, transaksi minyak defisit 5,9 miliar dollar AS, sedangkan jasa defisit 2,214 miliar dollar AS. Adapun pendapatan mecata defisit 6,4 miliar dollar AS.

Hidayat merinci sejumlah faktor penyebab dominasi impor bahan baku dan barang modal yang membuat defisit perdagangan. Faktor itu adalah masih lemahnya daya saing industri nasional dan belum kuat serta dalamnya struktur industri nasional.

Selain itu juga belom optimalnya alokasi sumber daya energi, bahan baku, serta pembiayaan industri. Faktor berikutnya adalah masih banyak ekspor komoditas primer. Hal lain adalah belum  memadainya dukungan saran prasarana industri, seperti kawasan industri, jaringan energi, telekomukasi, transportasi dan distribusi.

Pengembangan industri substitusi impor merupakan solusi mengatasi permasalahan itu. Ini haris simultan dengan percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk primer.

Sejumlah upaya dilakukan pemeritah untuk mendorong masuknya investasi industri substitusi impor, atar lain melalui pemberian insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance. Di sisi lain, kalangan dunia usaha belaangan ini juga gencar mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Ini khususnya terkait langkah menaikkan tarif listrik bagi industri hulu dengan tahapan relatif singkat, yakni hingga akhir tahun. Industri hulu yang terpukul antara lain baja dan petrokimia.

Selama ini, dengan alasan menekan impor bahan baku yang mendorong defisit, pemerintah mengundang masuknya investasi disekotr industri hulu dengan menawarkan sejumlah insentif.

Tetapi, belakangan pemerintah justru memberi disinsentif bagi industri hulu dengan menaikkan tarif listrik. Dari data kemenparin, pada triwulan I-2014, investasi penanaman modal dalam negeri sektor industri Rp 11,11 triliun, hanya naik 1,73 persen dibandingkan periode sama tahun 2013. Pada kurun waktu sama, investasi penanaman modal asing sektor industri turun 23,37 persen menjadi 3,49 miliar dollar AS.

Daftar pustaka : (koran kompas Mei 2014)

Tulisan 7

Perangi Musuh Rakyat

Bagi masyarakat umum, kenaikan harga sejumlah produk kebutuhan pokok biasanya lebih populer dibandingkan dengan istilah inflasi. Namun,biasanya juga, arah inflasi sudah bisa ditebak saat suasana di masyarakat mulai gaduh akibat kenaikan harga produk kenutuhan pokok. Walaupun belum tentu memahami istilah inflasi itu, diakui masyarakat umum sangat terbebani inflasi. Secara sederhana, inflasi menyebabkan penghasilan riil masyarakat turun karena harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli produk kebutuhan pokok.

Presiden Susilo Bmabang Yudoyono bahkan menyebut inflasi adalah musuh ekonomi dan musuh rakyat. Yang unik di Indonesia, inflasi sering diakibatkan oleh distorsi dan spekulasi, bukan oleh mekanisme masalah pasokan dan permintaan. Mengacu pada hukum ekonomi, kenaikan harga akan terjadi jika pasokan berkurang, sementara permintaan tetap, pasokan tetap sementara permintaan naik dan kombinasi dari pasokan berkurang dan permintaan yang naik. Dalam berbagai kejadian di Indonesia, harga produk kebutuhan pokok dipasar tiba-tiba naik walaupun pasokan dan permintaan normal. Ini sering disebut sebagai kejaidan tak normal karena distorsi dan spekulasi. Spekulasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengurangi pasokan kepasar atau menimbun persediaan supaya barang kebutuhan yang tersedia dipasar berkurang. Ini akan secara otomatis menaikkan harga.

Sepanjang tahun lalu, ketika harga bahan bakar minyak nanik, inflasi menembus 8,38 persen. Tahun ini, inflasi diperkirakan lebih moderat dengan catatan tidak ada gejolak harga hingga akhir tahun. Inflasi tahun kalender 2014 mencapai 1,39 persendan ditandai dengan deflasi 0,02 persen pada April 2014. Secara agregat, sekitar 80 persen dari tingkat inflasi nasional Indonesia dipengaruhi inflasi dari daerah. Sebagai negara kepulauan dan kondisi tiap provinsi yang berbeda, pemerintah berusaha mengendalikan inflasi  mulai dari tingkat daerah. Inflasi menjadi perhatian pemerintah dab Bank Indonesia karena secara riil menekan pendapatan masayarakat. Kenaikan upah buruh dan pegawai sering kali tidak berarti karena harga barang kebutuhan pokok sudah lebih dahulu naik. Bahkan, masyarakat dengan penghasilan kecil bisa terjerambab dalam kelompok masyarakat miskin.

Untuk itu, usaha menstabilkan harga terus dilakukan supaya inflasi terkendali. Ekonomi juga harus tumbuh supaya tersedia lapangan kerja baru. Jika inflasi terkendali dan perekonomian tumbuh, ekonomi mikro dan makro semakin kuat.

Daftar pustaka :(koran kompas Mei 2014)

Sertifikat Peradaban

Seminar Peradaban "membangun tradisi ilmu menuju peradaban islam" pada tanggal 4 Juli 2014

Tulisan 6

Presiden Baru Diharapkan Jalankan Ekonomi Kerakyatan

Presiden Indonesia yang terpilih melalui Pemilihan Presiden yang akan dilakukan tahun ini diharapkan menjalankan ekonomi kerakyatan yang diamantkan UUD 1945. Sebab, dengan membangun ekonomi kerakyatan, maka kesejahteraan akan diraih oleh masayarakat.

Menurut ekonom UGM, Sri Adiningsih, Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan semua, tidak hanya konglomerat tapi juga pelaku UMKM. Itulah ekonomi kerakyatan. Pelaku UMKM berperan dalam menggerakkan ekonomi. Namun, mayoritas pelaku UMKM minim pendidikan dan pelatihan. 40% lebih mereka hanya tamatan SD. Kemudian 90% tidak pernah ikut pelatihan. Kalu mereka tidak diperlengkapi, maka mereka akan susah berkembang. Karena itu susuan ekonomi ke deoan, harus memperhatikan mereka. Pembekalan untuk pengusaha UMKM dan masayarakat yang hendak berusaha harus ditingkatkan pemerintah. Pendidikan harus jadi fokus. Bukan hanya untuk masyarakat usia sekolah, tetapi juga untuk pelaku UMKM. Sebab mereka berperan sentral dalam aktifitas ekonomi. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan kesehatan masayarakat dan pembangunan infrastruktur. Petani, nelayan dan masayarakat bawah harus ditopang dan dibantu. Dengan itu kesejahteraan tersebar dan ketimpangan bisa dikurangi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM ini menyatakan, Capres PDI perjuangan, Joko Widodo telah membuktikan visi dan implementasi yang jelas dalam pelaksaan ekonomi kerakyatan. Saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi merevitalisasi pasar tradisonal, merelokasi usaha kecil menengah (UKM), mendorong pengembangan kapisitas UKM serta menyelenggara berbagai event sosial yang mampu mendorong geliat perekonomian kerakyatan.

Saat berpindah pengabdian ke Jakarta, hal serupa terus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Dalam masa pemerintahannya bersama Ahok, dia membuktikan visinya dalam pengembangan pasar Tanah Abang dan modernisasi sejumlah pasar tradisonal di Jkarta, termasuk pasar Manggis di Manggarai. Tak hanya di provinsinya, Jokowi juga membuktikan penguatan kerja sama regional bersama dengan Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Model ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di provinsi luar Jakrta. Karena itu, pendekatan yang sudah dilakukan Jokowi merupakan bentuk implementasi nyata tanpa mengumbar janji semata.

 

Daftar pustaka : (koran suara pembaruan mei 2014)