Kebijakan BLSM

1)      Nama kebijakan

-          BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)

2)      a. Konsep

- konsep BLSM yang sifatnya bantuan tidak lebih dari setahun.

b. Tujuan atau sasaran

-untuk membantu pensiun bagi manula, bantuan anak tergantung, bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan keluarga sangat miskin, bantuan selama PHK dan belum menemukan pekerjaan baru, bantuan kecelakaan kerja, dan bantuan bencana alam.

 

c. Aturan-aturan BLSM

-aturan penerima BLSM :

 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor [kredit/non-kredit], kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya

d. SOP (Standar Operasional Prosedur)

- Sebelum mendapatkan BLSM masyarakat diberi Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kemudian baru dana BLSM dicairkan dalam 2 tahap.

 

3)    Pembahasan

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (kadang disebut juga balsem) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00. Dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya adalah banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai. Beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti orang yang telah meninggal. Beberapa kalangan juga menilai BLSM ini tidak tepat, dan juga tidak merata.

Berikut adalah kasus-kasus di mana bantuan BLSM salah sasaran:

a) Pada 25 Juni 2013, di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Warkem, yang berusia 65 tahun, malah tidak menerima BLSM, padahal ia adalah janda yang hidup sebatang kara pada rumah yang berukuran 4 x 5 meter.

       b) Pada 25 Juni 2013, di Makassar. Sulawesi Selatan, sejumlah ibu-ibu yang menggunakan kalung, gelang, dan giwang emas malah menerima bantuan BLSM.Tujuan ibu-ibu tersebut menerima bantuan BLSM bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun digunakan untuk bermewah-mewahan.

       c) Pada 2 Juli 2013, di Bandung, Jawa Barat, Ayu, yang berusia 26 tahun, menerima bantuan BLSM, padahal ia sudah termasuk kategori orang yang sudah mampu. Hal ini dapat dilihat dari kalung, cincin, dan anting-anting yang membaluti tubuh Ayu. Sementara itu, Atikah, menerima BLSM dengan tujuan membayar utang yang ditagihkan rentenir yang dibebankan padanya.

Lemahnya pengawasan pemerintah akan bantuan BLSM membuat sebagian warga yang berhak menerima bantuan BLSM malah tidak mendapatkan bantuan BLSM. Sementara itu, sebagian warga yang tidak berhak menerima bantuan BLSM malah mendapatkan bantuan BLSM. Oleh karena itu, terjadilah protes dan demonstrasi yang disebabkan oleh bantuan BLSM yang tidak tepat sasaran.

Berikut adalah protes dan demonstrasi yang terjadi karena bantuan BLSM yang tidak tepat     sasaran:

-          Pada 2 Juli 2013, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagian warga merasa keberatan atas jumlah uang bantuan BLSM yang seharusnya mereka terima Rp300.000 malah dipotong sebesar Rp100.000 menjadi Rp200.000.Mbah Parni, yang berusia 67 tahun, mengaku panitia desa memotong dana tersebut dengan alasan akan diberikan kepada warga miskin lain yang tak terdaftar sebagai penerima BLSM.Mbah Parni mengaku berat dengan pemotongan itu. Namun ia terpaksa menyetujuinya, sebab, hal serupa juga dilakukan kepada seluruh warga yang mengantre pencairan dana BLSM di kantor pos setempat.

Tetapi inilah sebuah negeri yang begitu banyak dilimpahi anomali. Melihat kegembiraan orang yang mengenakan perhiasaan emas lengkap mengantre pencairan bantuan langsung tunai dengan kartu pengaman sosial ditangan, sementara ada pihak lain dengan wajah memelas, dan hanya bisa melihat kegembiraan mereka, tanpa ikut merasakan kebahagiaan itu, sungguh amat menyedihkan. Tetapi inilah negeri yang penuh keajaiban, yang memungkinkan setiap hal yang mustahil menjadi mungkin.

Memang jumlah orang miskin yang tidak tercata dalam daftar penerima bantuan langsung itu sebagaimana data Badan Pusat Statistik hanya satu persen saja tetapi yang sedikit itu,tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi menganggap kekeliruan itu sebagai hal yang wajar, adalah kekeliaruan besar. Karena ini soal hak rakyat miskin. Dan sola hak ini, semesinya pemerintah tidak boleh main-main. Jika subsidi BBM boleh tidak tepat sasaran, untuk bantuan langsung sementara ini, kesalahannya itu semestinya nol persen. Artinya tidak boleh ada kesalahan sama sekali.

Sebab jelas, berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2013 tentang pelaksaan pembagian Kartu Pelindung Sosial dan Penanganan Prngaduan Masyarakat kepada tersebut harus melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk pemuktahira data penerima. Sedangkan faktanya, mereka tidak dilibatkan.

Padahal jelas, faktor validasi pendataan menjadi sola yang penting. Karena inilah fase yang sangat menentukan, bahwa bantuan pemerintah itu tepat atau melenceng dari sasarn. Jika ada kekeliruan, maka bis adipastikan verifikasi dan pemuktairan data itulah yang tidak benar, atau bahkan bisa jadi tahapan ini tidak dilakukan. Dan jika pemuktahiran data ini diabaikan, dan atau tidak ditempuh sama sekali, inilah salah satu akibatnya, banyak janda miskin yang hanya bisa gigit jari melihat para tuan tanah dan orang kaya mengantre BLSM. Karena itulah, demi keadilan, penyaluran itu semestinya dibatalkan, dan harus ditunda, samapi data soal siapa yang berhak menerima bantuan itu benra-benar valid.

 

4)      Saran

Kesalahan penyaluran BLSM ini berawal dari kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang diterima masyarakat. Agar karut marut pencairan BLSM tidak terulang seharusnya pemerintah memperbaiki data penerima KPS agar BLSM tepat sasaran. Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengupdate data dua tahun sekali karena pergerakan masyarakat miskin sangat dinamis. Selanjutnya, pemerintah pusat harus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data KPS. Alasannya jelas, pemerintah daerah lebih tahu mana warganya yang berhak dan tidak berhak menerima BLSM. Pemerintah daerah seyogyanya mempunyai peran lebih dalam dibandingkan pemerintah pusat dalam pendataan KPS.

 

Daftar pustaka :

 

https://idid.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314490075280430&id=266241866771918

http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat

http://kiranbanget.blogspot.com/2013/07/penyebab-blsm-salah-sasaran.html

http://www.merdeka.com/uang/solusi-agar-penerima-blsm-tidak-salah-sasaran.html

 

Sertifikat

Ø  Sertifikat  “Learning and Understanding of BIG DATA” pada tanggal 03 Mei 2014

Ø  Sertifikat “No Fraud No Corruption” pada tanggal 09 November 2013

 

 

Ø  Sertifikat “Mengukur Prospek Dunia Usaha Dalam Bisnis Syariah” pada tanggal 12 Maret 2014

 

Ø  Sertifikat “Kuliah Informal Ekonomi Syariah” pada tanggal 09-14 Juni 2014

 

Ø  Sertifikat “Langkah Cerdas Investasi Reksadana Syariah” pada tanggal 10 Mei 2014

 

Ø  Sertifikat “Kebijakan Ekonomi Syariah dan Kerjasama Internasional dalam Bidang Ekonomi” pada tanggal 13 Juni 2014

 

Tulisan 5

Perekonomian Indonesia

Rupiah Turun Terdalam

Nilai tukar rupiah melemah menembus level Rp 11.700 per dollar AS pada perdagangan. Pelemahan nilai rupiah terhadap dollar AS ini sebagai respons defisit neraca perdangan pada April. Nilai rupiiah anjlok paling dalam diantara mata uang lain di Asia.

Merujuk pada kurs referensi BI (jisdor), rupiah berada dilevel Rp 11.740 per dollar AS. Rupiah melemah 139 poin (0,98 persen) dari penutupan sbelumnya dilevel Rp 11.611 per dollar AS. Menurut Bloomberg, penurunan rupiah ini terdalam di Asia atas dollar AS. Rupiah ditutup melemah 90 poin (0,77 persen) dilevel Rp 11.766 per dollar AS. Dalam satu tahun ini, nilai rupiah terendah dilevel Rp 12.281 per dollar AS dan tertinngi di Rp 9.785 per dollar AS. Mata uang ditingkat global kemarin terdesak posisi dollar AS yang menguat. Para ekonom memproyeksikan manufaktur AS ekspansif tercepat tahun ini. Ini sekaligus membedakan kondisinya dengan yang terjadidi Uni Eropa yang masih dibayangi sejumlah masalah pertumbuhan.

Nilai euro pun berada diposisi terlemahnya dalam tiga bulan terhadap dollar AS. Pasar mengharapkan adanya tambahan stimulus pasar global. Posisi rupiah sendiri, semakin terimpit isi rilis data Badan Pusat Statistik (BPS) atas data inflasi bulan Mei dan neraca perdagangan. BPS mencatat neraca perdagangan Indonesia bulanni  April 2014 mengalami defisit terbesar 1,96 milliar dollar AS. Hal ini disebabkan sektor migas dan nonmigas masing-masing 1,07 miliar dollar AS dan 0,89 miliar dollar AS.

Menurut Kepala Riset dan Analisis BNI Treasury Nuru Eti Nurbaeti, kecemasan menipisnya surplus yang akan mempengaruhi kinerja neraca transaksi berjalan terus membebani pergerakan rupiah.

Pergerakan indeks harga saham gabungan yang tertahan di zona merah sebelumnya, menurut Eti Nurbaeti, ikut mengancam nilai rupiah. Namun, otoritas BI belum intervensi pasar mengendalikan nilai rupiah. BI masih merasa cukup nyaman melihat posisi rupiah dikisaran saat ini.  Tim Riset Eastspring Investment dalam tinjaunnya mengatakan tingginya permintaan atas dollar AS. Salah satu pemicunya adalah kebutuhan korporasi untuk pembayaran dividen. Antisipasi terhadap data perekonomian Indonesia kurang  memuaskan menambah sentimen negatif di pasar.

Pengamat pasar uang, Yanuar Rizky, melihat dari sisi arus global, dana quantitative easing dari Bank of Japan yang mengalir ke pasar modal dan keuangan Inodonesia sejak Februari tahun ini mulai ditarik keluar dari pasar Indonesia sehingga menekan posisi rupiah. Ia menilai BI akan menahan rupiah di level yang diingkan Rp 11.600 – Rp 11.800 per dollar AS. Di pasar modal, dana investor asing kembali mengalir ke Bursa Efek Indonesia (BEI) senilai Rp 835 miliar. Investor asing mencata penjualan bersih hingga Rp 600 milliar. Aliran dana investor asing di BEI mencapai Rp 42,2 triliun.

Daftar pustaka : ( koran kompas Juni 2014)

Tulisan 4

Perekonomian Indonesia

Inflasi tambah 0,1 – 0,2 persen

Kenaikan tarif listrik tahun 2014 pada enam golongan pelanggan seperti yang direncanakan pemerintah,diperkirakan  menimbiulkan tambahan inflasi sebesar 0,1 – 0,2 persen. Namun, asumsi inflasi maksimum tahun 2014 tetap pada target awal yaitu sebesar 5,5 persen.

Menurut Menteri Keuangan M Chatib Basri, tambahan inflasi akibat kenaikan tarif listrik selalu kecil. Tahun ini dia memperkirakan tambahan inflasi karena faktor itu haya 0,1 – 0,2 persen.

Pemerintah berencana menghapus subsidi listrik untuk enam golongan pelanggan. Tujuannya, menekan anggaran subsidi energi tahun 2014 yang menggelembung Rp 110 triliun dari pagu awal, atau menjadi Rp 392 triliun. Penghapusan subsidi listrik bisa menghemat Rp 8,51 triliun. Rencana tersebut masih berupa usulan pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perubahan 2014. Rencana itu masih dibahas dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Umum Asosiasi Mainan Indonesia Sutjiadi Lukas mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik akan membebani industri dalam negeri. Hal ini karena pemerintah juga sedang menerapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib bagi produsen dan importir. Pengurusan SNI wajib menambah ongkos produksi sebesar 30 persen, sedangkan kenaikan tarif listrik akan menambah biaya 3 persen. Akibat kondisi ini, diperkirakan harga produk naik 35 hingga 40 persen. Dampaknya tentu saja memberatkan konsumen. Ia menghimbau pemerintah menunda rencana kenaikan tarif listrik sampai akhir tahun ini. Setidaknya sampai penerapan SNI wajib berjalan sepenuhnya.

Penghapusan subsidi dilakukan bertahap. Caranya dengan menaikan harga pada persentase tertentu per dua bulan hingga mencapai harga ekonomi. Keenam golongan pelanggan yang masuk dalam skema penghapusan subsidi meliputi industri I-3 tidak terbuka, rumah tangga R-2 dengan daya 3.500 volt ampere (VA), pemerintah P-2 dengan daya diatas 200 kilovolt ampere, rumah tangga R-1 dengan daya 2.200 VA, penerangan jalan umum P-3, dan rumah tangga R-1 dengan daya 1.300 VA.

Secara terpisah, Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, kenaikan tarif listrik untuk I-3 terbuka dan  dan I-4 harus disepakati pemerintah, termasuk Kementrian Perindustrian.tetapi ia diam-diam mencari solusi agar ada kompensasi bagi industri yang terbebani kenaikan tarif listrik. Hidayat menuturkan, saat ini proses di DPR terus berjalan. Hal ini yang harus dicatat adalah agar tak ada persaingan tak sehat akibat kenaikan tarif listrik.

Tidak boleh ada kebijakan diskriminatif, seperti membedakan golongan industri I-3 terbuka dan tidak terbuka. Diskriminasi bertentangan dengan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk terbuka. Menurut hidayat, pokoknya jangan diskriminatif. Bahkan menurut beliau pribadi, perusahaan terbuka harus diberi peluang atau intensif untuk merangasang yang lain agar ikut terbuka.

Daftar Pustaka : ( koran kompas JUNI 2014)

Tulisan 3

Perekonomian Indonesia

Modal Asing Tambah Cadangan Devisa

Cadangan devisa pada akhir Mei 2014 meningkat 1,485 milliar dollar AS dari 105.563 miliar dollar AS pada April 2014 menjadi 107.048 miliar dollar AS. Tambahan cadangan devisa itu di topang srplus transaksi modal dan finansial.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara mengatakan, dana asing yang sudah masuk itu harus dijaga. Sudah sekitar Rp 130 triliun dana asing yang masuk ke Indonesia dari Januari hingga Mei 2014. Kami terus menyampaikan pesan bahwa reformasi struktur ekonomi harus terus berlangsung.

Reformasi struktur ekonomi harus terus dilakukan. Dengan cara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih berkualitas dan berkelanjutan. Calon investor, baik yang berinvestasi langsung lewat penanaman modal maupun melalui portofolio, harus lebih dulu yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil sebelum berinvestasi.  Menurut mirza, saat berinvestasi melalui portofolio ke Indonesia, investor juga mempertimbangkan neraca perdagangan triwulan I-2014 yang surplus dan defisit transaksi berjalan yang terus turun. Namun, data bulan April menunjukkan, transaksi perdagangan mengalami defisit yang cukup besar. Itu salah satu bekerjaan yang juga harus dibereskan.

Untuk mengatasi defisit neraca perdagangan, pemerintah perlu mengendalikan impor. Neraca perdagangan Indonesia pada triwulan I-2014 surplus 1,07 miliar dollar AS. Adapun transaksi berjalan triwulan I-2014 defisit 4.191 miliar dollar AS atau 2,06 persen produk domestik bruto.

Diluar faktor kinerja perekonomian nasional, investor juga menaruh harapan pada hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun ini. Jika kinerja ekonomi membaik dan kondisi sosial budaya stabil, Mirza yakin investor tetap akan menempatkan dana di Indonesia. Dalam siaran persnya, Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank indonesia Tirta segera menyebutkan, selain dari aliran masuk investasi portofolio, tambahan cadangan devisa juga berasal dari penerimaan devisa hasil minyak dan gas pemerintah. Aliran modal yang masuk melalui investasi portofolio itu mrncerminkan persepsi positif terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Kondisi ini yang harus terus dijaga.

Cadangan devisa sebesar 107.048 miliar dollar AS itu cukup untuk membiayai 6,2 bulan impor. Cadangan devisa itu cukup untuk membiayai utang luar negeri pemerintah dan enam bulan impor sekaligus. Jumlah cadangan devisa itu jauh diatas standar rasio pembiayaan impor, yakni tiga bulan.

Ekonom Standard Chartered Indonesia, Eric Alexander Sugandi menjelaskan, transaksi perdagangan hanya salah satu pembentuk cadangan devisa. Defisit neraca perdagangan tidak selalu langsung mnegurangi jumlah cadangan devisa. Kondisi perekonomian Indonesia yang relatif sesuai ekspektasi investor asing memberi kontribusi penting dalam pembentukan cadangan devisa. Dengan keyakinannya, investor tetap berinvestasi ke Indonesia melalui potofolio dan investasi langsung.

Daftar pustaka : (koran kompas Juni 2014)

 

Tulisan 2

Perekonomian Indonesia

Kemiskinan Jauh Dari Target

Angka kemiskinan tahun 2014 bakal meleset jauh dari target. Disamping pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan melambat, hal ini disebabkan tren pelambatan laju pengurangan kemiskinan sejak tahun 2010 masih terus belanjut. Pertumbuhan ekonomi tahun 2014 diperkirakan dibawah 6 persen.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang Ahmad Erani Yustika menyatakan, selama 10 tahun terakhir, 1 persen pertumbuhan ekonomi rata-rata mengurangi 0,1 – 0,2 persen penduduk miskin pertahun. Dengan demikian, jika pertumbuhan ekonomi tahun 2014berkisar 5,2 – 5,4 persen, angka kemiskinan hanya akan turun 0,5 – 0,6 persen. Ini pun dengan syarat bahwa inflasi bisa terkendali.  Tidak ada kenaikan harga bahan bakar minyak dan harga pangan. Inflasi mesti dibawah 6 persen. Kalau inflasi diatas 6 persen, angka kemiskinan justru dapat meningkat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin per September 2013, sebanyak 28,55 juta jiwa atau 11,47persen dari total penduduk Indonesia. APBN 2014 menargetkan angka kemiskinan pada akhir 2014 sebanyak 9 – 10,5 persen. Sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 menargetkan jumlah penduduk miskin per tahun 2014 adalah 8-10 persen dari total penduduk Indonesia.

Dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat per 19 Februari, Kepala Bdan Perencanaan Pembangunan Nasional ( Bappenas) Armida Salsiah Alisjahbana menyatakan, angka kemiskinan tahun 2014 akan dibawah target. Proyeksinya mengarah ke 10,54-10,75 persen. Proyeksi ini antara lain mendasarkan  atas pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang diperkirakan bisa melambat sampai 5,8 persen dari target 6 persen. Jika belakangan proyeksinya kian turun, angka kemiskinan akan semakin meleset jauh dari target. Baru-baru ini, Bank Indonesiamemperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia thaun 2014 5,1 persen – 5,5 persen.

Mengutip paparan Armida dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional 2014, terjadi penurunan penciptaan lapangan kerja selama periode 2011-2013 dibandingkan periode 2007-2010. Untuk tahun 2013, terdapat penurunan jumlah pekerja secara nasional sebanyak 10.000 orang meskipun ekonomi tumbuh sekitar 5,9 persen. Ini berimplikasi kepadaangka pengangguran yang meningkat, terutama pada kelompok lulusan sekolah menengah atas (SMU atau SMK). Sementara itu, penurunan angka kemiskinan terus melambat sejak tahun 2010. Tahun 2006-2009, pengurangan angka kemiskinan  rata-rata 1,13 juta jiwa per tahun. Sejak tahun 2010, tingkat penurunan melambat menjadi sekitar 1 juta jiwa per tahun.

Solusi untuk menghentikan tren tersebut, menurut Erani, melalui penguatan aset ekonomi rakyat. Bagi petani, hal itu hanya bisa dilakukan melalui performa agraria. Untuk buruh harus dilakukan melalui kebijakan upah secara keseluruhan yang semakin baik.

Secara terpisah, Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta A Tony Prasetiantono menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir tak banyak menyerap tenaga kerja. Angka pengangguran terus meningkat dari 5,9 persen menjadi 6,2 persen. Kondisi ini terjadi karena kita kurang mendorong industrialisasi sektor yang memiliki nilai tambah tinggi dan banyak menyerap tenaga kerja. Ke depan, strategi pemerintah harus mendorong sektor-sektor yang kuat menyerap tenaga kerja, seperti manufaktur dan pertanian.

Daftar pustaka : ( koran kompas Mei 2014)

Tulisan 1

Perekonomian Indonesia

Realisasi Pajak Bisa Terendah

Realisasi penerimaan pajak pada triwulan II hingga IV tahun 2014 diperkirakan melambat seiring pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diprediksi 5,1-5,5 persen. Persentase realisasi pajak pada akhir tahun ini bisa jadi yang terendah selama beberapa tahun terakhir. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2014 menargetkan penerimaan pajak Rp 1.110,19 triliun. Berdasarkan data Direktorat Jendral Pajak (DJP), realisasi penerimaan pajak per 7 mei 2014 mencapai Rp 307,5 triliun atau 27,7 persen dari target. Sampai dengan akhir tahun 2014, penerimaan pajak masih kurang Rp 802,59 triliun.

Menurut Direktorat Eksekutif Center For Indonesia Taxation Analysis  Yustinus Prastowo memperkirakan realisasi pajak tahun  2014 paling besar adalah 94 persen. Angka ini sudah sangat optimis. Jadi masih bisa dibawah itu. Yang menjadi persoalan, tak ada langkah-langkah yang luar bisas yang dialkukan oleh DJP untuk mengantisipasi penurunan persentase penerimaan ini. Namun, menurut dia realisasi penerimaan pajak triwulan I-2014 tersebut tidak mencerminkan kondisi penerimaan pajak pada triwulan berikutnya. Alasannya, realisasi triwulan I-2014 disebabkan faktor bawaan dari Desember 2014. Faktor itu diantaranya sumbangan dari pph pasal 25 dan 29 orang/pribadi yang pelaporan surat pemberitahuannya jatuh tempo per 31 Maret 2014. Tren ini hanya terjadi pada Maret dan April. Setelah itu akan kembali normal.

Prastowo berpendapat, reliasasi penerimaan pajak tahun 2014 bisa lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini akibat pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang diperkirakan melambat.

Saat pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5 persen, penerimaan pajak 97 persen. Tahun 2012, ketika pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 6,2 persen, penerimaan pajak 94 persen dari target. Pada tahun 2013 dengan pertumbuhan ekonomi 5,78 persen, penerimaan pajak 92,5 persen. Sebelumnya, DJP Fuad Rahmany mengatakan, penerimaan pajak selalu mengikuti pertumbuhan ekonomi . jika pada triwulan I-2014 kondisinya tidak linier, hal itu disebabkan usaha ekstensifikasi dan intensifikasi yang dilakukan DJP.

Tren penurunan realisasi penerimaan pajak 2014, menurut prastowo tak diantisipasi oleh DJP. Hal ini misalnya, sektor-sektor dengan basis data yang tak akurat dan muktahir mestinya bisa diberlakuakn tarif pajak final. Contohnya sektor pertambangan umum, kehutanan dan perkebunan. Pemerintah menyusun sistem dan infrastruktur pemuktahiran data sektoral akurat sambil memberlakukan  tarif pajak final. Pada tiga sektor itu, penerimaan pajak turun tajam seiring penurunan produk domestik bruto sektoral.

Referensi : ( koran kompas mei 2014)