Koperasi "tujuh delapan sembilan"

Ekonomi Koperasi
Koperasi “tujuh delapan Sembilan” yaitu koperasi yang terletak di Jalan Bangka II gang IV no.40. Koperasi ini masuk kedalam koperasi simpan pinjam. Terbentuknya koperasi ini berawal dari perkumpulan arisan Rukun Tetangga (RT) yaitu Rukun Tetangga (RT) 22, Rukun Warga (RW) 2 karena warganya terlalu banyak maka dipecah menjadi 3 Rukun Tetangga (RT) , yaitu RT 07, RT 08 dan RT 09 . Dari salah satu warga sekitar ada yang mencetuskan untuk menjalankan koperasi secara kecil-kecilan ,. Pernyataan ini dinyatakan oleh salah satu warga yang bekerja di bank dan mengerti tentang koperasi, akhirnya semua warga setuju. Koperasi ini terbentuk dari tahun 1982 dan masih berjalan sampai sekarang serta sudah mendapatkan hak paten dan terdaftar dibadan hukum DKI. Dulu koperasi ini bekerjasama dengan koperasi yang berada di wilayah kareles. Jika ada warga yang ingin belajar tentang pengkoperasian maka koperasi ini akan mengirim anggotanya ke kareles.  Namun sekarang sudah tidak lagi bekerjasama karena koperasi yang berada di kareles sudah bubar. Saat ini orang-orang yang ingin belajar koperasi semakin sedikit, padahal koperasi ini memberi pelatihan secara gratis . ketakutan koperasi ini adalah tidak adanya regenerasi karena anak muda disekitar RT disana tidak terlalu tertarik tentang koperasi, sehingga dari awal pembangunan sampai sekarang anggotanya tidak berubah. Berikut struktur organisasi didalam koperasi ini :
I. PENASEHAT : H.KARDINO SETYOPRANOTO
: H. HARYADI
II. PENGURUS
     1. Dewan Pimpinan :
Ketua : SUHARNO
Wakil Ketua : BAMBANG SUBAGYO
Sekertaris : SADIMIN
Bendahara : SAMINGIN
Anggota : ANDRI MULYANI
 DRS DWI WAHYUDI
    2. Panitia Kredit :
Ketua : DJUMPONO
Sekertaris : PURYANTO
Anggota : SUROTO
   3. Panitia Pendidikan
Ketua : BAMBANG SUBAGYO
Sekertaris : PONIMAN
Anggota : SUMIRAN
III. BADAN PENGAWAS :
Ketua : FC. BAMBANG ATMADI
Sekertaris : A. BUDIMAN
Anggota : SUPOMO

Pertemuan koperasi ini setiap 1 bulan sekali, sekaligus mengadakan arisan. Pertemuannya setiap awal bulan. Didalam pertemuan ini selain mengadakan arisan, mereka juga membicarakan tentang acara koperasi dan pembayaran koperasi. Selain itu koperasi ini memiliki Kegiatan rapat anggota tahunan untuk membahas pembukuan modal. Jika tidak melakukan pertemuan sebulan sekali ditakutkan koperasi tidak berjalan dengan baik karena tidak ada pemasukan. Karena koperasi ini menggunakan asas kekeluargaan, pembayarannya tidak di tuntut untuk membayar setiap pertemuan itu tetapi pembayarannya dilakukan selama bulan itu. Yang boleh meminjam uang minimal yang sudah menjadi anggota selama 3 bulan , pinjaman juga dibatasi maksimum 3 kali simpanan pokok . Pinjaman juga tidak langsung dipinjamkan tapi dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan keperluannya karena ditakutkan tidak bisa membayar.
 Koperasi ini memiliki jumlah anggota sekitar 300 orang. Anggotanya yaitu  warga daerah sekitar  RT 07 , RT 08 dan RT 09.  Koperasi ini semakin tahun semakin maju walau hanya dilingkungan RT. Karena kemajuan koperasi ini Bank DKI sampai menawarkan modal untuk koperasi ini. Permodalan koperasi berasal dari anggota koperasi dan Bank DKI. Karena modalnya terlalu banyak dan mengendap akhirnya diperluas menjadi tingkat Rukun Warga (RW)  dan berbagai daerah lainnya. Anggotanya terdiri dari warga sekitar, karyawan, guru dan lain-lain. Disetiap koperasi pasti ada permasalahan. Permasalahan dalam koperasi ini adalah pembayaran macet. Warga yang membayar macet akan terlihat dibuku catatan tahunan. Didalam koperasi ini simpanan pokok sebesar Rp 10.000 , simpanan wajib sebesar Rp 10.000 dan simpanan sukarela sebesar seikhlas mereka.  Modal koperasi ini sudah mencapai 1M lebih. Pembukuan koperasi ini dilakukan secara terbuka sehingga semua anggota koperasi diundang  sampai lurah, camat dan walikota pun juga diundang untuk mengetahui berapa besar modal mereka. Pembagian shu dibagikan pertahun dihitung persaham . SHU dialokasikan ke dana-dana berikut :
a. dana cadangan 4%
b. dana pendidikan 2%
c dana pengurus 23%
d. dana social 4%
e.dana persiapan kantor 10%
f. dana lingkungan kerja 2%
g. dividen anggota 55%

Tulisan 9

Ekonomi Tahun 2015 Membaik

Perekonomian Indonesia tumbuh 5,5 – 5,8 persen pada tahun 2015 berdasarkan fundamental ekonomi tahun 2014. Normalisasi perekonomian Tiongkok masih akan menjadi faktor dominan yang memengaruhi kondisi perekonomian global.

Sepanjang tahun 2014, kebijakan moneter masih tetap fokus pada stabilisasi perekonomian untuk menjaga targer inflasi meskipun terjadi koreksi pertumbuhan ekonomi emnajdi 5,1 persen hingga 5,5 persen. Namun, dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih seimbang pada tahun 2014, perekonomian akan lebih baik pada tahun 2015. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2015 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 diikuti penetapan target inflasi yang turun pada kisaran 3-5 persen.

BI sudah dua kali mengoreksi target pertumbuhan ekonomi tahun 2014. Target semula yang pada kisaran 5,8 – 6,2 persen dikoreksi menjadi 5,5 -5,9 persen. Kemudian dikoreksi lagi menajdi 5,1 – 5,5 persen. Pada triwulan I-2014, realisasi pertumbuhan ekonomi indonesia 5,21 persen. Revisi target pertumbuhan ekonomi 2014 oleh BI itu dipengaruhi penurunan kinerjaekspor, terutama dari sektor pertambangan. Kinerja ekspor pertambangan merosot karena penerapan kebijakan hilirisasi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok.

Rapat Dewan Gubernur BI pada 8 mei 2014 memutuskan mempertahankan suku ungan acuan atau BI rate sebesar 7,5 persen. Langkah ini untuk mengarahkan inflasi sesuai target tahun 2014, yakni 3,5 - 5,5 persen.  Inflasi per akhir tahun 2013 sebesar 8,38 persen. Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 sebesar 5,78 persen.

Perbaikan ekonomi global masih terus berlangsung pada triwulan I-2014, terutama pemulihan ekonomi di Amerika Serikat dan Uni Eropa. Yang perlu diwaspadai adalah masih akan lemahnya harga komoditas karena melambatnya permintaan Tiongkok. Harga beberapa komoditas unggulan ekspor Indonesia turun pada triwulan I-2014. Tiga komoditas dengan penurunan harga terbesar aalah karet, nikel dan tembaga. Harga karet turun 23,53 persen, nikel turun 15,69 persen dan tembaga turun 11,79 persen.

Ekonom UI, Anto Hermanto Gunawan menjelaskan, untuk meningkat pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pemerintah harus memeperhatikan bauran kebojakan soal infrastruktur. Selama ini pembangunan infrastruktur transportasi masih mengutamakan jalan raya sehingga pertumbuhan hanya terjadi di pulau yang bersangkutan. Sebagai negara kepulauan, seharusnya kebijakan pembangunan infrastruktur transportasi di arahkan ke transportasi udara dan laut.

Kondisi itu menimbulkan dua ketimpangan sekaligus, yakni ketimpangan pendapatan antar warga dan ketimpangan pendapatan antar wilayah. Infrastruktur jalan yang didukung kebijakan subsidi bahan bakar minyak, misalnya justru meningkat taraf hidup para pemilik mobil di perkotaan yang bergerak menjadi anggota kelas menengah. Sebaliknya, para petani di pedesaan tidak menerima subsidi bahan bakar minyak secara langsung. Petani tetap menjadi kelas bawah dalam struktur perekonomian.

Menurut Anton, fokus pada infrastruktur jalan juga memicu ketimpangan antara pulau berpenduduk padat, seperti Bali, Jawa, Sumatera dan pulau yang bergantung pada sarana transportasi laut, seperti sebagian besar wilayah Indonesia bagian Timur. Dalam skala tertentu, kondisi ini harus diwaspadai karena bisa memicu konflik antarwilayah.

Daftar pustaka : (koran kompas mei 2014)

Tulisan 8

Perlu industri substitusi impor

Industri substitusi impor multak dikembangkan dialam negeri untuk mengurangi impor bahan baku dan barang modal yang terus tinggi. Impor yang didominasi bahan baku dan barang modal disektor produksi selama ini salah satu penyebab defisit perdagangan.

Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, meski sudah berhasil ditekan, defist perdagangan masih terjadi. Sebagai perbandingan, defisit perdagangan produk industri pada triwulan I-2013 tercataT 3,87 miliar dollar AS. Pada triwulan I-2014 defisit dapat ditekan 87,8 presen menjadi tinggal 473,8 juta dollar AS.

Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, neraca perdangan nasional membukukan surplus pada triwulan I sebesar 1,07 miliar dolar AS. Surplus neraca perdagangan triwulan I-2014 didorong surplus nonmigas. Sektor migas masih terus defisitpada triwulan I-2014, nonmigas mencatat surplus  4,213 miliar dollar AS, sementara migas defisit 3,14 miliar dollar AS.

Sementara, data BI menyebutkan, defisit transaksi berjalan triwulan I-2014  mencapai 4,191 miliar dollar AS atau setara 2,06 persen produk domestik brotu (PDB). Pada triwulan I-2014, transaksi minyak defisit 5,9 miliar dollar AS, sedangkan jasa defisit 2,214 miliar dollar AS. Adapun pendapatan mecata defisit 6,4 miliar dollar AS.

Hidayat merinci sejumlah faktor penyebab dominasi impor bahan baku dan barang modal yang membuat defisit perdagangan. Faktor itu adalah masih lemahnya daya saing industri nasional dan belum kuat serta dalamnya struktur industri nasional.

Selain itu juga belom optimalnya alokasi sumber daya energi, bahan baku, serta pembiayaan industri. Faktor berikutnya adalah masih banyak ekspor komoditas primer. Hal lain adalah belum  memadainya dukungan saran prasarana industri, seperti kawasan industri, jaringan energi, telekomukasi, transportasi dan distribusi.

Pengembangan industri substitusi impor merupakan solusi mengatasi permasalahan itu. Ini haris simultan dengan percepatan hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah produk primer.

Sejumlah upaya dilakukan pemeritah untuk mendorong masuknya investasi industri substitusi impor, atar lain melalui pemberian insentif fiskal berupa tax holiday dan tax allowance. Di sisi lain, kalangan dunia usaha belaangan ini juga gencar mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah. Ini khususnya terkait langkah menaikkan tarif listrik bagi industri hulu dengan tahapan relatif singkat, yakni hingga akhir tahun. Industri hulu yang terpukul antara lain baja dan petrokimia.

Selama ini, dengan alasan menekan impor bahan baku yang mendorong defisit, pemerintah mengundang masuknya investasi disekotr industri hulu dengan menawarkan sejumlah insentif.

Tetapi, belakangan pemerintah justru memberi disinsentif bagi industri hulu dengan menaikkan tarif listrik. Dari data kemenparin, pada triwulan I-2014, investasi penanaman modal dalam negeri sektor industri Rp 11,11 triliun, hanya naik 1,73 persen dibandingkan periode sama tahun 2013. Pada kurun waktu sama, investasi penanaman modal asing sektor industri turun 23,37 persen menjadi 3,49 miliar dollar AS.

Daftar pustaka : (koran kompas Mei 2014)

Tulisan 7

Perangi Musuh Rakyat

Bagi masyarakat umum, kenaikan harga sejumlah produk kebutuhan pokok biasanya lebih populer dibandingkan dengan istilah inflasi. Namun,biasanya juga, arah inflasi sudah bisa ditebak saat suasana di masyarakat mulai gaduh akibat kenaikan harga produk kenutuhan pokok. Walaupun belum tentu memahami istilah inflasi itu, diakui masyarakat umum sangat terbebani inflasi. Secara sederhana, inflasi menyebabkan penghasilan riil masyarakat turun karena harus mengeluarkan uang lebih besar untuk membeli produk kebutuhan pokok.

Presiden Susilo Bmabang Yudoyono bahkan menyebut inflasi adalah musuh ekonomi dan musuh rakyat. Yang unik di Indonesia, inflasi sering diakibatkan oleh distorsi dan spekulasi, bukan oleh mekanisme masalah pasokan dan permintaan. Mengacu pada hukum ekonomi, kenaikan harga akan terjadi jika pasokan berkurang, sementara permintaan tetap, pasokan tetap sementara permintaan naik dan kombinasi dari pasokan berkurang dan permintaan yang naik. Dalam berbagai kejadian di Indonesia, harga produk kebutuhan pokok dipasar tiba-tiba naik walaupun pasokan dan permintaan normal. Ini sering disebut sebagai kejaidan tak normal karena distorsi dan spekulasi. Spekulasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengurangi pasokan kepasar atau menimbun persediaan supaya barang kebutuhan yang tersedia dipasar berkurang. Ini akan secara otomatis menaikkan harga.

Sepanjang tahun lalu, ketika harga bahan bakar minyak nanik, inflasi menembus 8,38 persen. Tahun ini, inflasi diperkirakan lebih moderat dengan catatan tidak ada gejolak harga hingga akhir tahun. Inflasi tahun kalender 2014 mencapai 1,39 persendan ditandai dengan deflasi 0,02 persen pada April 2014. Secara agregat, sekitar 80 persen dari tingkat inflasi nasional Indonesia dipengaruhi inflasi dari daerah. Sebagai negara kepulauan dan kondisi tiap provinsi yang berbeda, pemerintah berusaha mengendalikan inflasi  mulai dari tingkat daerah. Inflasi menjadi perhatian pemerintah dab Bank Indonesia karena secara riil menekan pendapatan masayarakat. Kenaikan upah buruh dan pegawai sering kali tidak berarti karena harga barang kebutuhan pokok sudah lebih dahulu naik. Bahkan, masyarakat dengan penghasilan kecil bisa terjerambab dalam kelompok masyarakat miskin.

Untuk itu, usaha menstabilkan harga terus dilakukan supaya inflasi terkendali. Ekonomi juga harus tumbuh supaya tersedia lapangan kerja baru. Jika inflasi terkendali dan perekonomian tumbuh, ekonomi mikro dan makro semakin kuat.

Daftar pustaka :(koran kompas Mei 2014)

Sertifikat Peradaban

Seminar Peradaban "membangun tradisi ilmu menuju peradaban islam" pada tanggal 4 Juli 2014

Tulisan 6

Presiden Baru Diharapkan Jalankan Ekonomi Kerakyatan

Presiden Indonesia yang terpilih melalui Pemilihan Presiden yang akan dilakukan tahun ini diharapkan menjalankan ekonomi kerakyatan yang diamantkan UUD 1945. Sebab, dengan membangun ekonomi kerakyatan, maka kesejahteraan akan diraih oleh masayarakat.

Menurut ekonom UGM, Sri Adiningsih, Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan semua, tidak hanya konglomerat tapi juga pelaku UMKM. Itulah ekonomi kerakyatan. Pelaku UMKM berperan dalam menggerakkan ekonomi. Namun, mayoritas pelaku UMKM minim pendidikan dan pelatihan. 40% lebih mereka hanya tamatan SD. Kemudian 90% tidak pernah ikut pelatihan. Kalu mereka tidak diperlengkapi, maka mereka akan susah berkembang. Karena itu susuan ekonomi ke deoan, harus memperhatikan mereka. Pembekalan untuk pengusaha UMKM dan masayarakat yang hendak berusaha harus ditingkatkan pemerintah. Pendidikan harus jadi fokus. Bukan hanya untuk masyarakat usia sekolah, tetapi juga untuk pelaku UMKM. Sebab mereka berperan sentral dalam aktifitas ekonomi. Selain itu, pemerintah harus memperhatikan kesehatan masayarakat dan pembangunan infrastruktur. Petani, nelayan dan masayarakat bawah harus ditopang dan dibantu. Dengan itu kesejahteraan tersebar dan ketimpangan bisa dikurangi.

Guru Besar Fakultas Ekonomi UGM ini menyatakan, Capres PDI perjuangan, Joko Widodo telah membuktikan visi dan implementasi yang jelas dalam pelaksaan ekonomi kerakyatan. Saat menjabat Wali Kota Solo, Jokowi merevitalisasi pasar tradisonal, merelokasi usaha kecil menengah (UKM), mendorong pengembangan kapisitas UKM serta menyelenggara berbagai event sosial yang mampu mendorong geliat perekonomian kerakyatan.

Saat berpindah pengabdian ke Jakarta, hal serupa terus dilakukan Gubernur DKI tersebut. Dalam masa pemerintahannya bersama Ahok, dia membuktikan visinya dalam pengembangan pasar Tanah Abang dan modernisasi sejumlah pasar tradisonal di Jkarta, termasuk pasar Manggis di Manggarai. Tak hanya di provinsinya, Jokowi juga membuktikan penguatan kerja sama regional bersama dengan Provinsi Lampung dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Model ini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat di provinsi luar Jakrta. Karena itu, pendekatan yang sudah dilakukan Jokowi merupakan bentuk implementasi nyata tanpa mengumbar janji semata.

 

Daftar pustaka : (koran suara pembaruan mei 2014)

Kebijakan BLSM

1)      Nama kebijakan

-          BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat)

2)      a. Konsep

- konsep BLSM yang sifatnya bantuan tidak lebih dari setahun.

b. Tujuan atau sasaran

-untuk membantu pensiun bagi manula, bantuan anak tergantung, bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan keluarga sangat miskin, bantuan selama PHK dan belum menemukan pekerjaan baru, bantuan kecelakaan kerja, dan bantuan bencana alam.

 

c. Aturan-aturan BLSM

-aturan penerima BLSM :

 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter persegi untuk masing-masing anggota keluarga.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu berkualitas rendah.
3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal terbuat dari bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah.
4. Fasilitas jamban tidak ada, atau ada tetapi dimiliki secara bersama-sama dengan keluarga lain.
5. Sumber air untuk minum/memasak berasal dari sumur/mata air tak terlindung, air sungai, danau, atau air hujan.
6. Sumber penerangan di rumah bukan listrik.
7. Bahan bakar yang digunakan memasak berasal dari kayu bakar, arang, atau minyak tanah.
8. Dalam seminggu tidak pernah mengonsumsi daging, susu, atau hanya sekali dalam seminggu.
9. Dalam setahun paling tidak hanya mampu membeli pakaian baru satu stel.
10. Makan dalam sehari hanya satu kali atau dua kali.
11. Tidak mampu membayar anggota keluarga berobat ke puskesmas atau poliklinik.
12. Pekerjaan utama kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan setengah hektare, buruh tani, kuli bangunan, tukang batu, tukang becak, pemulung, atau pekerja informal lainnya dengan pendapatan maksimal Rp600 ribu per bulan.
13. Pendidikan tertinggi yang ditamatkan kepala rumah tangga bersangkutan tidak lebih dari SD.
14. Tidak memiliki harta senilai Rp500 ribu seperti tabungan, perhiasan emas, TV berwarna, ternak, sepeda motor [kredit/non-kredit], kapal motor, tanah, atau barang modal lainnya

d. SOP (Standar Operasional Prosedur)

- Sebelum mendapatkan BLSM masyarakat diberi Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Kemudian baru dana BLSM dicairkan dalam 2 tahap.

 

3)    Pembahasan

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (kadang disebut juga balsem) adalah bantuan yang diberikan Pemerintah Indonesia menyambut kenaikan harga BBM yang terjadi pada 22 Juni 2013 pada jam 00.00. Dalam pelaksanaannya, eksekusi daripada BLSM ini menghadapi banyak masalah. Contoh masalahnya adalah banyak warga miskin yang tidak mendapatkan bantuan tunai. Beberapa warga yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan ini, seperti orang yang telah meninggal. Beberapa kalangan juga menilai BLSM ini tidak tepat, dan juga tidak merata.

Berikut adalah kasus-kasus di mana bantuan BLSM salah sasaran:

a) Pada 25 Juni 2013, di Desa Rempoah, Kecamatan Baturraden, Banyumas, Jawa Tengah, Warkem, yang berusia 65 tahun, malah tidak menerima BLSM, padahal ia adalah janda yang hidup sebatang kara pada rumah yang berukuran 4 x 5 meter.

       b) Pada 25 Juni 2013, di Makassar. Sulawesi Selatan, sejumlah ibu-ibu yang menggunakan kalung, gelang, dan giwang emas malah menerima bantuan BLSM.Tujuan ibu-ibu tersebut menerima bantuan BLSM bukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, namun digunakan untuk bermewah-mewahan.

       c) Pada 2 Juli 2013, di Bandung, Jawa Barat, Ayu, yang berusia 26 tahun, menerima bantuan BLSM, padahal ia sudah termasuk kategori orang yang sudah mampu. Hal ini dapat dilihat dari kalung, cincin, dan anting-anting yang membaluti tubuh Ayu. Sementara itu, Atikah, menerima BLSM dengan tujuan membayar utang yang ditagihkan rentenir yang dibebankan padanya.

Lemahnya pengawasan pemerintah akan bantuan BLSM membuat sebagian warga yang berhak menerima bantuan BLSM malah tidak mendapatkan bantuan BLSM. Sementara itu, sebagian warga yang tidak berhak menerima bantuan BLSM malah mendapatkan bantuan BLSM. Oleh karena itu, terjadilah protes dan demonstrasi yang disebabkan oleh bantuan BLSM yang tidak tepat sasaran.

Berikut adalah protes dan demonstrasi yang terjadi karena bantuan BLSM yang tidak tepat     sasaran:

-          Pada 2 Juli 2013, di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sebagian warga merasa keberatan atas jumlah uang bantuan BLSM yang seharusnya mereka terima Rp300.000 malah dipotong sebesar Rp100.000 menjadi Rp200.000.Mbah Parni, yang berusia 67 tahun, mengaku panitia desa memotong dana tersebut dengan alasan akan diberikan kepada warga miskin lain yang tak terdaftar sebagai penerima BLSM.Mbah Parni mengaku berat dengan pemotongan itu. Namun ia terpaksa menyetujuinya, sebab, hal serupa juga dilakukan kepada seluruh warga yang mengantre pencairan dana BLSM di kantor pos setempat.

Tetapi inilah sebuah negeri yang begitu banyak dilimpahi anomali. Melihat kegembiraan orang yang mengenakan perhiasaan emas lengkap mengantre pencairan bantuan langsung tunai dengan kartu pengaman sosial ditangan, sementara ada pihak lain dengan wajah memelas, dan hanya bisa melihat kegembiraan mereka, tanpa ikut merasakan kebahagiaan itu, sungguh amat menyedihkan. Tetapi inilah negeri yang penuh keajaiban, yang memungkinkan setiap hal yang mustahil menjadi mungkin.

Memang jumlah orang miskin yang tidak tercata dalam daftar penerima bantuan langsung itu sebagaimana data Badan Pusat Statistik hanya satu persen saja tetapi yang sedikit itu,tentu tidak boleh diabaikan begitu saja. Apalagi menganggap kekeliruan itu sebagai hal yang wajar, adalah kekeliaruan besar. Karena ini soal hak rakyat miskin. Dan sola hak ini, semesinya pemerintah tidak boleh main-main. Jika subsidi BBM boleh tidak tepat sasaran, untuk bantuan langsung sementara ini, kesalahannya itu semestinya nol persen. Artinya tidak boleh ada kesalahan sama sekali.

Sebab jelas, berdasarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri tahun 2013 tentang pelaksaan pembagian Kartu Pelindung Sosial dan Penanganan Prngaduan Masyarakat kepada tersebut harus melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan untuk pemuktahira data penerima. Sedangkan faktanya, mereka tidak dilibatkan.

Padahal jelas, faktor validasi pendataan menjadi sola yang penting. Karena inilah fase yang sangat menentukan, bahwa bantuan pemerintah itu tepat atau melenceng dari sasarn. Jika ada kekeliruan, maka bis adipastikan verifikasi dan pemuktairan data itulah yang tidak benar, atau bahkan bisa jadi tahapan ini tidak dilakukan. Dan jika pemuktahiran data ini diabaikan, dan atau tidak ditempuh sama sekali, inilah salah satu akibatnya, banyak janda miskin yang hanya bisa gigit jari melihat para tuan tanah dan orang kaya mengantre BLSM. Karena itulah, demi keadilan, penyaluran itu semestinya dibatalkan, dan harus ditunda, samapi data soal siapa yang berhak menerima bantuan itu benra-benar valid.

 

4)      Saran

Kesalahan penyaluran BLSM ini berawal dari kartu KPS (Kartu Perlindungan Sosial) yang diterima masyarakat. Agar karut marut pencairan BLSM tidak terulang seharusnya pemerintah memperbaiki data penerima KPS agar BLSM tepat sasaran. Hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah mengupdate data dua tahun sekali karena pergerakan masyarakat miskin sangat dinamis. Selanjutnya, pemerintah pusat harus memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengupdate data KPS. Alasannya jelas, pemerintah daerah lebih tahu mana warganya yang berhak dan tidak berhak menerima BLSM. Pemerintah daerah seyogyanya mempunyai peran lebih dalam dibandingkan pemerintah pusat dalam pendataan KPS.

 

Daftar pustaka :

 

https://idid.facebook.com/permalink.php?story_fbid=314490075280430&id=266241866771918

http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Langsung_Sementara_Masyarakat

http://kiranbanget.blogspot.com/2013/07/penyebab-blsm-salah-sasaran.html

http://www.merdeka.com/uang/solusi-agar-penerima-blsm-tidak-salah-sasaran.html